Pilkada Tegal dan PKS

Sejak Agustus hingga Oktober nanti, kota Tegal sedang punya hajat besar. Sebuah agenda demokrasi pertama bagi masyarakat kota Tegal untuk menentukan sendiri siapa pemimpinnya hingga 2013 nanti. Dalam skala nasional, momentum pilkada ini sangat menarik karena seremoni ini telah menyajikan begitu banyak hal fenomenal dalam perjalanannya. Salah satunya adalah munculnya fenomena PKS sebagai partai medioker yang mampu unggul dalam beberapa pilkada di beberapa daerah. Ketika PKS pun tidak menang dalam proses pilkada tersebut, perolehan suara calon yang diusung tersebut jauh di atas perolehan suara PKS sendiri dalam pemilu 2004 lalu di daerah itu.

Dalam ranah propinsi, tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana calon yang diusung PKS berhasil meraih kursi kepala daerah dengan menggusur calon dari partai besar. Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) merupakan bukti nyata keberhasilan PKS. Di Jabar berbekal koalisi dengan PAN, Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sukses menjadi gubernur Jawa Barat 2008-2013. Perolehan suaranya pun relatif besar yakni 40,5 % suara. Padahal, gabungan suara PKS dan PAN di pemilu 2004 untuk wilayah Jabar tidak lebih dari  30%.

Adapun di Sumut, pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho yang diusung koalisi PPP, PKS, PBB dan beberapa partai kecil unjuk gigi dengan kemenangannya. Mereka berhasil mengumpulkan 28,31 % dari total suara yang masuk. Berita yang paling hangat tentunya pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf di propinsi Jawa Timur. Pasangan yang diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan PKS ini mampu meraih posisi puncak dalam pilkada putaran pertama.

Memang tidak semua calon yang diusung PKS mampu memenangkan kompetisi pilkada. Kegagalan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng) adalah salah satu contohnya. Adang-Dani gagal meraih kursi gubernur DKI Jakarta. Mereka hanya mampu mengumpulkan 42,13% suara. Adapun di Jateng, hanya memperoleh 15,58% suara, berada di peringkat ketiga dari lima kontestan.

Namun, kekalahan di DKI Jakarta bukanlah sesuatu yang mengejutkan mengingat PKS merupakan pengusung tunggal, sedangkan Fauzi-Prijanto diusung oleh koalisi 20 partai. Sehingga muncul kesan bahwa pilkada DKI Jakarta adalah pengeroyokan terhadap PKS oleh partai nonPKS. Bahkan, muncul opini bahwa PKS boleh saja kalah pilkada, tetapi mereka telah berhasil memenangkan hati rakyat DKI Jakarta.

Sebenarnya analisis tentang munculnya kekuatan PKS ini telah terlihat dari pemilu 2004 yang lalu. Ketika itu suara PKS melonjak jauh dibandingkan pada pemilu 1999. Pada pemilu 2004, PKS memperoleh total suara nasional sebanyak 7,34 persen. Banyak pengamat terkejut dengan hasil tersebut. Namun, keterkejutan tersebut tidak lantas usai. Partai Islam ini bahkan mampu membawa kadernya sebagai ketua MPR RI 2004-2009 yaitu Hidayat Nurwahid. Kemudian, kejutan-kejutan tersebut berlanjut dalam berbagai proses pilkada di berbagai daerah.

Dalam konteks pilkada kota Tegal, DPD PKS Tegal telah memberikan rekomendasi untuk mendukung Ikmal Jaya-Habib Ali Zaenal Abidin bersama-sama. Sikap politik ini juga berarti bahwa PKS akan berkoalisi dengan PDIP, PPP, dan Partai Demokrat (PD). Langkah politik PKS ini memang cukup unik. Dalam berbagai kesempatan pilkada, PKS dapat bersanding dengan kelompok politik manapun. Boleh jadi di suatu daerah berkompetisi, tetapi di daerah lain malah berkoalisi.

Menarik pula untuk dicermati apakah calon yang diusung PKS dalam pilkada kota Tegal kali ini akan berbuah kesuksesan. Menurut analisis penulis, kemungkinannya cukup besar. Pertama, mengingat rekan koalisi PKS adalah PDIP, PPP, dan PD. PDIP notabene adalah partai yang memiliki basis massa kuat di Jawa Tengah, termasuk pula kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Bibit-Rustriningsih di kota Tegal. PPP dan PD juga merupakan salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan, baik dalam konstelasi perpolitikan daerah maupun nasional.

Kedua, komposisi ketiga partai ini merepresentasikan golongan yang heterogen. PDIP dan PD adalah basis kaum nasionalis. PPP dikenal sebagai lumbung golongan religius, khususnya dari kalangan santri dan ulama NU. Adapun PKS sendiri mewakili kelompok religius progresif yang diwakili oleh kalangan intelektual muda. Heterogenitas ideologi ini merupakan modal berharga untuk mengakomodasi massa pemilih. Apalagi kota Tegal dikenal sebagai kota yang heterogen pula.

Ketiga, adanya tren pemimpin muda yang memenangi pilkada di beberapa daerah. Munculnya kalangan muda untuk tampil sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi harapan baru bagi masyarakat. Meskipun dalam pandangan Adrinoff CH, analis politik Universitas Indonesia, tidak ada jaminan suasana baru yang dikehendaki oleh masyarakat akan terwujud. Namun, paling tidak ada nuansa optimisme yang terbangun di tengah masyarakat.

Namun, PKS tidak semestinya berbangga diri dengan besarnya peluang tersebut. Disadari atau tidak, keberpihakan PKS ini juga memiliki ekses yang perlu diperhatikan oleh para elite PKS. Kader, bahkan konstituen, PKS akan mempertanyakan komitmen terhadap ideologi partai mengingat PDIP dan PD merupakan partai berideologi nasionalis sekuler. Sangat bertolak belakang dengan misi da’wah Islam yang menjadi pondasi PKS. Hal ini bisa menjadi bumerang bagi kader ataupun konstituen yang memilih PKS karena alasan ideologi atau platform.

Sikap politik PKS di pilkada kota Tegal ini memungkinkan munculnya tafsiran bahwa PKS adalah partai yang oportunis. PKS berkoalisi dengan PDIP, PPP, dan PD karena ketiga partai tersebut merupakan partai besar di kota Tegal. Adapun figur Ikmal sendiri dikenal sebagai tokoh yang memiliki kapasitas dana mumpuni. Kedua faktor tersebut tentunya akan memperbesar peluang kemenangan. Ini berarti PKS akan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Sikap oportunis tersebut dikhawatirkan akan memunculkan stigma bahwa PKS tidak berbeda dengan partai kebanyakan yang haus dengan kekuasaan.

Di luar konteks peluang dan hambatan tersebut, menarik pula untuk dicermati bahwa sikap PKS ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peta perpolitikan di kota Tegal. Apalagi pemilu 2009 telah menanti. Kemenangan akan berbuah terhadap terdongkraknya suara. Begitupun sebaliknya, kekalahan akan memperbesar peluang menurunnya jumlah suara dibandingkan pemilu 2004 lalu.

Pilkada kota Tegal masih panjang. Masih banyak ujian yang harus dilalui oleh masing-masing calon. Dan seperti pengalaman di berbagai daerah, perolehan suara pada pilkada tidak selalu mencerminkan perolehan suara pemilu legislatif. Dukungan dana besar juga bukan jaminan bahwa calon tersebut akan memenangkan pilkada. Masyarakat sekarang lebih cerdas. Peluang meraih suara pemilih dari kelima calon walikota dan wakil walikota Tegal masih sangat terbuka lebar. Mudah-mudahan prosesi pilkada akan berlangsung dengan lancar dan akan melahirkan sosok pemimpin amanah yang akan membangun kota Tegal. Aamiin.